Gayonews.co.id|Takengon – Prosesi adat Munyerahni Murid Ku Tengku Guru yang untuk pertama kalinya digelar secara besar-besaran dengan melibatkan ribuan murid SD dan SMP dari lima kecamatan di Lapangan Musara Alun, Takengon, Rabu (15/07/2026).
Semestinya menjadi momentum bersejarah dalam memperkuat nilai adat, penghormatan kepada guru, dan komitmen bersama memajukan pendidikan di Aceh Tengah.
Kegiatan yang juga dilaksanakan serentak di seluruh sekolah dalam Kabupaten Aceh Tengah itu diawali dengan prosesi adat tepung tawar sebagai simbol penyerahan tanggung jawab pendidikan dari orang tua kepada tengku guru.
Tradisi tersebut mendapat apresiasi karena dinilai mampu menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Gayo dalam dunia pendidikan.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan pemerintah.
Ia juga mengingatkan pentingnya memuliakan guru sebagai sosok yang membimbing generasi masa depan.
Namun, di balik kemeriahan dan kesakralan prosesi adat tersebut, muncul pemandangan yang justru memicu perbincangan di tengah masyarakat.
Di sela-sela acara, Bupati terlihat membagikan puluhan amplop kepada sejumlah siswa. Setelah dibuka, amplop tersebut diketahui berisi uang tunai sebesar Rp15.000.
Aksi tersebut memunculkan beragam penilaian. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk perhatian dan motivasi kepada anak-anak.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan kepatutan pemberian tersebut dalam sebuah acara adat yang sarat makna.
Beberapa wali murid menilai, apabila tujuan pemerintah adalah memberikan motivasi kepada peserta didik, seharusnya dilakukan melalui program yang lebih terencana, menyentuh seluruh siswa, dan memiliki nilai pendidikan yang lebih kuat.
Pembagian uang tunai dengan nominal yang relatif kecil kepada sebagian siswa justru dinilai berpotensi menggeser makna utama prosesi adat yang seharusnya berfokus pada penghormatan kepada guru dan tanggung jawab bersama dalam mendidik anak.
Pengamat sosial menilai seorang kepala daerah perlu mempertimbangkan dampak simbolik dari setiap tindakan yang dilakukan dalam ruang publik.
Momentum adat dan pendidikan dinilai seharusnya tidak dicampur dengan aksi spontan yang dapat memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Alih-alih menjadi kenangan indah dari prosesi bersejarah tersebut, perhatian publik justru bergeser pada isi amplop Rp15.000 yang dibagikan Bupati.
Di media sosial maupun di tengah masyarakat mulai bermunculan pertanyaan, apakah tindakan itu benar-benar dimaksudkan sebagai bentuk motivasi, atau justru menciptakan kesan yang kurang tepat bagi ribuan wali murid yang hadir menyaksikan prosesi sakral tersebut.
Terlepas dari niat baik yang mungkin ingin disampaikan, sejumlah kalangan berharap pemerintah daerah lebih bijak dalam memilih bentuk apresiasi kepada peserta didik.
Sebab, setiap kebijakan dan tindakan seorang kepala daerah di ruang publik bukan hanya dinilai dari niatnya, tetapi juga dari kepatutan, makna, serta pesan yang diterima oleh masyarakat.(*)
